Ilmukeuangan’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Bank Garansi, apa dan bagaimana kegunaannya?

Apabila anda bergerak di bidang usaha konstruksi, istilah Bank Garansi tidak asing lagi. Pada saat anda ingin ikut tender, Pimpinan Proyek mensyaratkan anda memberikan Bank Garansi Tender (Tender Bond). Dan apabila anda memenangkan proyek tersebut, maka anda harus menyerahkan Performance Bond (Bank Garansi Pelaksanaan), untuk menjamin bahwa memang anda mampu melaksanakan proyek tersebut.

Untuk memahami, apa dan bagaimana Bank Garansi, serta apa kegunaannya, di bawah ini saya akan mencoba menjelaskan berdasar pengalaman selama ini.

Apa definisi Bank Garansi?

Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana Bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur.

Dalam bentuk warkat, dapat berupa Garansi Bank atau Standby L/C (letter of Credit).

  • Nasabah (A) atau tertanggung mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pemimpin Proyek (X), untuk mengerjakan suatu proyek tertentu
  • Nasabah akan mendatangi Bank, untuk memohon agar Bank bersedia memberikan penjaminan atas nama nasabah berupa Garansi Bank, untuk menjamin proyek antara nasabah (A) dan Pemimpin Proyek (X).
  • Apabila dinilai memenuhi persyaratan, maka Bank akan mengeluarkan Bank Garansi atas nama nasabah A, untuk menjamin proyek yang dikerjakan.

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850.Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “Hak istimewa “ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.

Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya

Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidra janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidra janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

Dalam Bank Garansi, Bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.

Apa yang harus ada dalam Bank Garansi?

Isi Bank Garansi terdiri dari:

  • Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”
  • Nama dan alamat Bank pemberi Bank Garansi
  • Tanggal penerbitan Bank Garansi
  • Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi
  • Jumlah uang yang dijamin dengan Bank Garansi
  • Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi
  • Penegasan batas waktu penagihan klaim
  • Pilihan berlakunya pasal 1831 atau 1832

Jenis dan macam Bank Garansi

  • Diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek
  • Diberikan untuk menjamin kredit (dapat berupa Standby L/C)
  • Lainnya , seperti : a) BG untuk penangguhan bea cukai (misal: cukai tembakau, cukai alkohol, cukai pita kaset/DVD/VCD). b) BG untuk penebusan barang impor.c) Shipping Guarantee, untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.d) BG untuk pengadaan barang.e) BG untuk pembebasan bea masuk dan penangguhan PPN.

Sedangkan Bank Garansi yang umum digunakan dalam rangka proyek, untuk mendukung usaha konstruksi, adalah:

  1. Bid Bond/Tender Bond
  2. Performance Bond atau Bank Garansi Pelaksanaan
  3. Advance Payment Bond atau Bank Garansi Uang Muka
  4. Maintenance Bond atau Bank Garansi Pemeliharaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Bank Garansi:

  1. Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok
  2. Waktu berlaku dan berakhirnya Garansi Bank
  3. Waktu terjadinya cidra janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh Garansi Bank
  4. Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tertanggung.

Keempat hal di atas perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi tertanggung, agar bilamana terjadi sesuatu yang tak diharapkan, maka klaim masih bisa dilakukan. Bagi tertanggung juga harus memperhatikan, apakah Bank Garansi tadi menggunakan pasal 1831 atau 1832, karena jika menggunakan pasal 1831, Bank tidak serta merta membayar klaim tersebut.

Kegunaan Bank Garansi

Kapan anda memerlukan Bank Garansi? Apabila anda seorang kontraktor, pada awal ikut tender, anda harus menyerahkan Bank Garansi tender sebagai persyaratan untuk ikut tender. Karena jumlahnya relatif kecil, biasanya kontra garansi dapat menggunakan uang tunai atau tabungan terbeku. Bilamana anda menang proyek yang diikuti, anda harus menyerahkan Jaminan pelaksanaan, untuk meyakinkan pada pemilik proyek bahwa anda mampu menyelesaikan proyek tersebut. Biasanya dalam SPP/SPK (Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perjanjian Kontrak) telah ditentukan, bahwa anda berhak mendapat uang muka sebesar 20% (misalnya), dengan syarat anda menyerahkan jaminan uang muka atau Advance Payment Bond. Dengan uang muka tersebut, anda sudah mulai bisa mengerjakan proyek. Apabila usaha anda dinilai layak oleh Bank, maka Bank dapat memberikan kredit konstruksi, yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka, untuk menyelesaikan proyek.

Bila anda bergerak dibidang usaha perdagangan, anda sering harus membeli secara tunai atau kredit, stok barang yang akan dijual. Namun jika perusahaan yang memproduksi produk tadi mau menerima Bank Garansi, maka anda hanya perlu menyerahkan Bank Garansi pengadaan untuk dapat memperoleh stok barang dagangan tadi. Dengan Bank Garansi pengadaan, anda bisa mengatur cash flow, dan baru membayar sesuai yang ditentukan dalam Bank Garansi tersebut.

Catatan:Bahan diperoleh dari berbagai sumber (catatan, pelatihan, PBI dan pengalaman selama ini).

Advertisements

July 10, 2008 Posted by | Keuangan | Leave a comment

Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat

(Joko Supriyanto dan Suparjo)

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (disetujui dalam sidang paripurna DPR tanggal 21 Juni 2004) setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi.

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Memang sudah menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional akuntable dan transparan. Seperti dikatakan Max Weber, bapak sosiologi modern bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service agency dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayang masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat diitransformasikan menjadi unit yang otonom.

Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu rightsizing (cut the government), corporatization dan privatization. Namun tidak semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otomon dengan pola di atas. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, pembibitan dan pembenihan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi, pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak bisa ditranformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

Karakteristik dan Jenis Badan Layanan Umum (BLU)

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai dengan pasal 1 butir (23). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: ?Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.? Penjelasan tersebut secara spesifik menunjukkan karakteriktik entitas yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu:
(i) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara
(ii) Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat
(iii) Tidak bertujuan untuk mencarai laba;
(iv) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;
(v) Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;
(vi) Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung;
(vii) Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
(viii) BLU bukan subyek pajak

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Lingkup Keuangan BLU

Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut. BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan entitas yang merupakan Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:
(i) BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
(ii) Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan
(iii) Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintaahn yang bersangkutan;
(iv) Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;
(v) Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
(vi) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
(vii) Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah;
(viii) Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan;
(ix) BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari msyarakat atau badan lain;
(x) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

(disarikan dari Acara Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU))

July 2, 2008 Posted by | Badan Layanan Umum | Leave a comment

Pembagian Hukum Pajak dan Pembedanya

Hukum pajak dibagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal.

Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Hukum Pajak Formal

Yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (Sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutanya.

Maksud hikum formal adalah untuk melindungi, baik Fiskus maupun wajib pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapa diselenggarakan setepat-tepatnya.

Peraturan-Peraturan yang Ditujukan untuk Meneliti Apakah ada Kewajiban Membayar Pajak

Dalam membicarakan hukum pajak material yang telah kita singgung, bahwa misalnya dalam pajak pendapatan terdapat ketentuan-ketentuan bahwa seseorang barulah dapa dikenakan pajak atas penghasilannya bilamana ia memenuhi syarat subyektif maupun syara obyektifnya. Fiskus baru bergerak setelah mengetahui dimana wajib pajak tinggal, apakah penghasilnya mem,enuhi syarat kena pajak, besarnya tanggungan keluarga, dan sebagainya.

Sejarah Perkembangan “Rahasia Bank” di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan pengaturan mengenai rahasia bank ini dimulai pada jaman kolonial belanda yang peraturanya berlaku pula di Nederlands Indie atas dasar “concordantie-beginsel”

Kemudian pada tahun 1957-1958 dikeluarkan ketentuan mengenai keharusan setiap bank untuk melaporkan kegiatan nasabahnya kepada kantor inspeksi keuangan (sebelum bernama Ditjen Pajak) Kewajiban tersebut sangat menggoyahkan usaha perbankan karena mengakibatkan penarikan dana dari bank oleh nasabahnya sendiri. Baru kemudian pada tahun 1960 diterbitkan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1960 yang memuat ‘Bank tidak boleh memberikan keteranga tentang keadaan keuangan langgananya yang tercatay padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal untuk kepentingan umum dan negara, terutama untuk keperluan penetapan pajak, dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut.

Teknik Pemungutan Pajak

Cara memungut pajak menurut Prof. Adriani dibagi kedalam tiga golongan :

  1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh, Pajak penghasilan tahun 1984 cara pembayaranya dapat dilakukan dengan materai atau pembayaran ke kas negara.
  2. Ada Kerjasam antara wajib pajak dan fiskus (tetapi kata terakhir ada pada fiskus) dalam bentuk :

– Pemberitahuan sederhana dari wajib pajak

– Pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak

  1. Fiskus menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang

MPS dan PMO

Dalam tatacara self assessment, kegiatan pemungutan pajak diletakan pada aktifitas dari masyarakat sendiri, yang memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk ;

a Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.

b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Self assessment yang murni berarti menghitung dan menyetor pajak sendiri inilah yang menjadi dasar dari MPS seperti yang sekarang berlaku dalam PPh 1984. Adapun yang dinamakan cara pemungutan semi self assessment pada dasarnya adalah pembayaran oleh wajib pajak sendiri tetapi dihitung dan disetorkan ke kas negara oleh orang lain. Inilah yang menjadi dasar MPO.

Peraturan-Peraturan yang Melindungi kepentingan Wajib pajak dalam Peradilan

Dalam batas-batas tertentu umumnya wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan, dan juga selanjutnya memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap suatu ketetapan pajak.

Mengenai peratuaran-peraturan itu dapatlah kita adakan pembedaan antara hal-hal yang pembetulanya diminta oleh wajib pajak yang bersangkutan dan hal-hal yang pembetulanya dilakukan ex-officio oleh fiskus.

Yang dapat mengubah ketentuan pajak :

  1. Pejabat yang dibebani ketetapan pajak, maka kesalahan tulis dan hitung pada pembuatan kohir atau surat ketetapan pajak, karena jabatan atau atas permintaan wajib pajak, dapat dibetulkan, dan ketetapan pajak yang salah karena kekeliruan dapat dikurangi atau dibetulkan.
  2. Ketetapan-ketetapan pajak yang tidak benar dapat dibetulkan oleh Dirjen Pajak karena jabatan.

Ketetapan pajak yang tidak benar dapat dikurangi atau dibatalkan dengan dua cara, yaitu ;

Karena jabatan (ex-officio)

Artinya tanpa ada permintaan (bahkan tanpa diketahui wajib pajak yang bersangkutan) dapat diberi pengurangan/pembebasan atas pajak yang salah.

Atas permintaan wajib pajak

Artinya kesalahan itu diketahui oleh wajib pajak (fiskus mungkin belum tahu), dalam hal ini dapat diminta pembetulan.

Fungsi dan Sifat Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan suatu keputusan dari administrasi dimana ditetapkan hubungan hukum antar pihak administrasi dan wajib pajak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban, dari wajib pajak untuk membayar pajak, dan fiskus berhak untuk menagihnya. Apabila salah satu pihak menyatakan bahwa ketetapan itu salah, maka timbul suatu perselisihan yang dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu :

  1. Sebab yang sudah nyata dan jelas (jadi tidak disangkal lagi oleh pihak manapun) :

Kesalahan tulis atau hitung

Terjadinya perubahan mengenai subjek/objek pajak

  1. Sebab yang belum jelas (masih menjadi sengketa) :

Karena fiskus menyimpang dari surat pemberitahuan

Karena wajib pajak menyembunyikan obyek pajak

Keragu-raguan Pembedaan Hukum Pajak Material dan Formal

Seperti halnya dengan pembedaan hukum pada umumnya, dalam pembedaan hukum pajak material dan formal ini sering terdapat keragu-raguan. Diantara peraturan-peraturan yang terdapat dihukum pajak, ada yang disangsikan, apakah ketentuan-ketentuan itu termasuk kedalam yang material ataukah formal, yaitu peraturan-peraturan mengenai hal pembuktian (ajaran tentang pembuktian, bebas pembuktian)

Arti Pembedaan Hukum Pajak Material dan Formal

Pembedaan antara hukum pajak material dan formal sangat penting, terutama harus dimengerti bahwa peraturan dari hukum formal tidak pernah akan menimbulkan suatu utang pajak, ini semata-mata ditentukan oleh hukum material. Tetapi adakalanya karena adanya peraturan-peraturan formal tertentu suatu pajak yang telah ditentukan oleh peraturan material, pemungutanya tidak mungkin diselenggarakan.

July 2, 2008 Posted by | Pajak | Leave a comment