Ilmukeuangan’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Pembagian Hukum Pajak dan Pembedanya

Hukum pajak dibagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal.

Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Hukum Pajak Formal

Yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (Sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutanya.

Maksud hikum formal adalah untuk melindungi, baik Fiskus maupun wajib pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapa diselenggarakan setepat-tepatnya.

Peraturan-Peraturan yang Ditujukan untuk Meneliti Apakah ada Kewajiban Membayar Pajak

Dalam membicarakan hukum pajak material yang telah kita singgung, bahwa misalnya dalam pajak pendapatan terdapat ketentuan-ketentuan bahwa seseorang barulah dapa dikenakan pajak atas penghasilannya bilamana ia memenuhi syarat subyektif maupun syara obyektifnya. Fiskus baru bergerak setelah mengetahui dimana wajib pajak tinggal, apakah penghasilnya mem,enuhi syarat kena pajak, besarnya tanggungan keluarga, dan sebagainya.

Sejarah Perkembangan “Rahasia Bank” di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan pengaturan mengenai rahasia bank ini dimulai pada jaman kolonial belanda yang peraturanya berlaku pula di Nederlands Indie atas dasar “concordantie-beginsel”

Kemudian pada tahun 1957-1958 dikeluarkan ketentuan mengenai keharusan setiap bank untuk melaporkan kegiatan nasabahnya kepada kantor inspeksi keuangan (sebelum bernama Ditjen Pajak) Kewajiban tersebut sangat menggoyahkan usaha perbankan karena mengakibatkan penarikan dana dari bank oleh nasabahnya sendiri. Baru kemudian pada tahun 1960 diterbitkan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1960 yang memuat ‘Bank tidak boleh memberikan keteranga tentang keadaan keuangan langgananya yang tercatay padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal untuk kepentingan umum dan negara, terutama untuk keperluan penetapan pajak, dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut.

Teknik Pemungutan Pajak

Cara memungut pajak menurut Prof. Adriani dibagi kedalam tiga golongan :

  1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh, Pajak penghasilan tahun 1984 cara pembayaranya dapat dilakukan dengan materai atau pembayaran ke kas negara.
  2. Ada Kerjasam antara wajib pajak dan fiskus (tetapi kata terakhir ada pada fiskus) dalam bentuk :

- Pemberitahuan sederhana dari wajib pajak

- Pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak

  1. Fiskus menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang

MPS dan PMO

Dalam tatacara self assessment, kegiatan pemungutan pajak diletakan pada aktifitas dari masyarakat sendiri, yang memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk ;

a Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.

b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Self assessment yang murni berarti menghitung dan menyetor pajak sendiri inilah yang menjadi dasar dari MPS seperti yang sekarang berlaku dalam PPh 1984. Adapun yang dinamakan cara pemungutan semi self assessment pada dasarnya adalah pembayaran oleh wajib pajak sendiri tetapi dihitung dan disetorkan ke kas negara oleh orang lain. Inilah yang menjadi dasar MPO.

Peraturan-Peraturan yang Melindungi kepentingan Wajib pajak dalam Peradilan

Dalam batas-batas tertentu umumnya wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan, dan juga selanjutnya memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap suatu ketetapan pajak.

Mengenai peratuaran-peraturan itu dapatlah kita adakan pembedaan antara hal-hal yang pembetulanya diminta oleh wajib pajak yang bersangkutan dan hal-hal yang pembetulanya dilakukan ex-officio oleh fiskus.

Yang dapat mengubah ketentuan pajak :

  1. Pejabat yang dibebani ketetapan pajak, maka kesalahan tulis dan hitung pada pembuatan kohir atau surat ketetapan pajak, karena jabatan atau atas permintaan wajib pajak, dapat dibetulkan, dan ketetapan pajak yang salah karena kekeliruan dapat dikurangi atau dibetulkan.
  2. Ketetapan-ketetapan pajak yang tidak benar dapat dibetulkan oleh Dirjen Pajak karena jabatan.

Ketetapan pajak yang tidak benar dapat dikurangi atau dibatalkan dengan dua cara, yaitu ;

Karena jabatan (ex-officio)

Artinya tanpa ada permintaan (bahkan tanpa diketahui wajib pajak yang bersangkutan) dapat diberi pengurangan/pembebasan atas pajak yang salah.

Atas permintaan wajib pajak

Artinya kesalahan itu diketahui oleh wajib pajak (fiskus mungkin belum tahu), dalam hal ini dapat diminta pembetulan.

Fungsi dan Sifat Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan suatu keputusan dari administrasi dimana ditetapkan hubungan hukum antar pihak administrasi dan wajib pajak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban, dari wajib pajak untuk membayar pajak, dan fiskus berhak untuk menagihnya. Apabila salah satu pihak menyatakan bahwa ketetapan itu salah, maka timbul suatu perselisihan yang dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu :

  1. Sebab yang sudah nyata dan jelas (jadi tidak disangkal lagi oleh pihak manapun) :

Kesalahan tulis atau hitung

Terjadinya perubahan mengenai subjek/objek pajak

  1. Sebab yang belum jelas (masih menjadi sengketa) :

Karena fiskus menyimpang dari surat pemberitahuan

Karena wajib pajak menyembunyikan obyek pajak

Keragu-raguan Pembedaan Hukum Pajak Material dan Formal

Seperti halnya dengan pembedaan hukum pada umumnya, dalam pembedaan hukum pajak material dan formal ini sering terdapat keragu-raguan. Diantara peraturan-peraturan yang terdapat dihukum pajak, ada yang disangsikan, apakah ketentuan-ketentuan itu termasuk kedalam yang material ataukah formal, yaitu peraturan-peraturan mengenai hal pembuktian (ajaran tentang pembuktian, bebas pembuktian)

Arti Pembedaan Hukum Pajak Material dan Formal

Pembedaan antara hukum pajak material dan formal sangat penting, terutama harus dimengerti bahwa peraturan dari hukum formal tidak pernah akan menimbulkan suatu utang pajak, ini semata-mata ditentukan oleh hukum material. Tetapi adakalanya karena adanya peraturan-peraturan formal tertentu suatu pajak yang telah ditentukan oleh peraturan material, pemungutanya tidak mungkin diselenggarakan.

July 2, 2008 - Posted by | Pajak

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: